Citra MK dan Status Quo Penegakan Hukum Indonesia

Indikasi, lebih tepatnya tuduhan adanya praktik suap di Mahkamah Konstitusi (MK) cukup sensasional. Hampir sama sensasionalnya dengan isu dugaan suap KPK yang ternyata tak terbukti hingga kini. Mungkin memang hukum yang bersih dan berkeadilan tak benar-benar direlakan hadir di negeri ini. Masyarakat didorong menjadi pesimistis memandang penegakan hukum di Indonesia. Ada status quo yang ingin terus dipertahankan.

Bahwa penegakan hukum masih teramat lemah, itu adalah fakta. Ini menilik dari bagaimana kinerja lembaga dan aparat hukum yang ada. Penegakan hukum masih kurang didasari oleh semangat mencari keadilan. Badan dan aparat hukum cenderung hanya memaknai hukum dalam tataran semantik yang prosedural. Selain itu, sederet nama oknum penegak hukum yang terjerat kasus hukum juga semakin menurunkan kredibilitas lembaga hukum yang ada.

Karut marut penegakan hukum membuat publik sulit untuk percaya bahwa keadilan akan datang dengan taat terhadap hukum. Muncul kecenderungan untuk menyelesaikan perkara hukum di luar prosedur. Ini membuka celah untuk masuknya pihak-pihak yang dengan sengaja menjadikan hukum sebagai sebuah komoditas transaksional. Munculah kemudian istilah mafia hukum. Seperti halnya yang terjadi pada kasus penggelapan pajak Gayus HL Tambunan. Di situ nampak jelas betapa mafia mampu mengatur sebuah perkara.

Di sisi lain, Kinerja KPK sebagai sebuah badan ad hoc yang mem-back up kinerja lembaga hukum ternyata begitu membanggakan. Banyak pembesar ekonomi dan politik korup yang pada awalnya tak terjamah hukum mampu diseret ke penjara. Eksistensi KPK tentu tak disenangi oleh mereka yang selama ini berkonspirasi mengebiri hukum. Lantas, munculah usaha melemahkan KPK dengan tuduhan suap dan pemerasan dari unsur pimpinan KPK.

MK kemudian hadir dengan terobosan yang pada akhirnya membuka mata publik betapa mengerikannya konspirasi para mafia dalam melemahkan KPK. MK pula muncul sebagai lembaga yang dirasa masih bisa memberikan harapan publik ihwal hukum yang berkeadilan. Mafia dengan konspirasinya memandang MK sebagai sebuah musuh yang harus dijatuhkan. Bahaya, jika hukum bersih dan masyarakat kembali mempercayainya. Terlalu banyak hubungan rumit antara kepentingan politik dan ekonomi yang menyuburkan praktik mafia hukum akan terkuak.

Meski tuduhan terhadap KPK akhirnya tak mampu dibuktikan, bukan berarti masalah menjadi selesai. Kesemrawutan penegakan hukum yang nampak selama kasus tuduhan suap KPK bergulir telah menyuguhi publik betapa hukum di negeri ini tak bisa dipercaya. Hancurnya citra penegakan hukum adalah agenda besar mafia hukum agar masyarakat tetap pesimis. Rasa pesimistis akan tetap membuka celah untuk memperkokoh peran mafia sebagai jalan terbaik penyelesaiaan sebuah perkara.  Rasa pesimsitis juga akan mengamankan berbagai kepentingan di balik kekacauan hukum yang terjadi.

Ini pula terjadi pada MK. MK sebagai badan yang kredibel di mata publik harus dirusak citranya. Apalagi mengingat MK sebagai lembaga yang menangani sengketa Pemilu dan Pemilukada. Pemilu dan Pemilukada merupakan tempat di mana kekuatan politik dan ekonomi bersatu. Jika mafia hukum mampu memperoleh celah dalam sengketa tersebut, keuntungan yang didapat tentu besar. Ketika citra MK menjadi korup, pihak yang bersengketa akan lebih mudah masuk dalam perangkap maut sang mafioso.

Kepemimpinan yang Tegas

Terlepas dari benar tidaknya tuduhan suap di MK, kasus ini harus dilihat lebih dari sekedar masalah prosedural hukum saja. Tuduhan yang bergulir pun adalah sebuah usaha menghancurkan citra MK di mata publik. Ucap salut untuk ketua MK, Mahfud MD, yang dengan tegas langsung membentuk tim investigasi external yang independen. Dengan cara itu citra MK sebagai lembaga hukum yang kredibel bisa diselamatkan. Ini agar publik tetap meyakini bahwa masih ada harapan bagi penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga, energi untuk terus menata penegakan hukum bisa terus terjaga. Tindakan tegas Mahfud seharusnya ditiru oleh lembaga hukum lainnya dan terutama Presiden, namun  tentu tak semata untuk pencitraan.