gosrok.co

sekolah rusak Jurusan keguruan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia begitu diminati beberapa tahun terakhir ini. Ini terlihat dari membludaknya jumlah pendaftar jurusan keguruan baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Beberapa perguruan tinggi hingga harus menambah kuota untuk menyikapi fenomena ini. Hal ini cukup mengejutkan karena sebelumnya jurusan keguruan dianggap jurusan kelas 2. Mereka yang masuk jurusan ini biasanya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Saat ini, orang tua dari berbagai kalangan lebih cenderung mengarahkan anak-anaknya menjadi para calon guru.

Kita teramat berduka melihat begitu banyak korban tsunami Mentawai dan letusan Merapi. Kepedihan ini membuat kita menyadari bahwa negeri ini memang berada di wilayah rawan bencana. Selain itu, ancaman bencana yang tak sepenuhnya mampu diprediksi juga masih mengancam di masa mendatang. Kenyataan kita hidup di wilayah rawan bencana harus disikapi secara serius. Masih tingginya jumlah korban tiap kali terjadi bencana menunjukan masih rendahnya kesadaran tanggap bencana. Lemahnya kesadaran selain terjadi di lembaga penanganan bencana pula terjadi pada masyarakatnya. Peringatan dini bencana yang tak berjalan baik ditambah sikap kurang waspada masyarakat seringkali menjadi penyebab tingginya jumlah korban.

Aksi menuntut penetapan Sultan Hak Asasi Manusia (HAM) akan ramai dibicarakan saat menjelang hari peringatan HAM atau Pemilu. Ini karena isu tentang HAM tak hanya menjadi perhatian publik dalam negeri tetapi juga masyarakat internasional. Kiranya, hanya sampai situ saja HAM dimakanai di negeri ini. Ketika pelanggaran HAM terus saja terjadi meski katanya saat ini kita telah hidup di alam demokrasi, itu adalah hal bisa. Seperti itulah ironi penegakan HAM di negeri demokrasi.     Hari-hari ini, masyarakat Jogja terusik kedamainnya oleh pernyataan Presiden SBY yang menyiratkan bahwa sistem pemerintahan DIY itu monarki dan tak sesuai dengan demokrasi. Sontak, masyarakat DIY memrotes pernyataan itu dan segera melakukan berbagai gerakan. Masyarakat menilai, meski bercorak kesultanan, pemerintahan DIY telah mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sistem pemerintahan apapun pada dasaranya adalah harus mampu menjamin hak-hak dasar masyarakat yang dinaunginy

Merapi saat meletus beberapa minggu lalu .  Jumlah pengungsi bencana Merapi di Yogyakarta dan Jateng mencapai 396.407 jiwa sebelum adanya penurunan radius jarak bahaya merapi ( Kompas, 11 November) . Jumlah tersebut tersebar di 635 lokasi, termasuk di beberapa lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dinilai lebih layak bagi tempat pengungsian daripada barak dan tenda. Selain itu, siswa dan mahasiswa juga berperan aktif sebagai relawan. Peran lembaga pendidikan cukup besar dalam tanggap darurat Merapi.

Indikasi, lebih tepatnya tuduhan adanya praktik suap di Mahkamah Konstitusi (MK) cukup sensasional. Hampir sama sensasionalnya dengan isu dugaan suap KPK yang ternyata tak terbukti hingga kini. Mungkin memang hukum yang bersih dan berkeadilan tak benar-benar direlakan hadir di negeri ini. Masyarakat didorong menjadi pesimistis memandang penegakan hukum di Indonesia. Ada status quo yang ingin terus dipertahankan. Bahwa penegakan hukum masih teramat lemah, itu adalah fakta. Ini menilik dari bagaimana kinerja lembaga dan aparat hukum yang ada. Penegakan hukum masih kurang didasari oleh semangat mencari keadilan. Badan dan aparat hukum cenderung hanya memaknai hukum dalam tataran semantik yang prosedural. Selain itu, sederet nama oknum penegak hukum yang terjerat kasus hukum juga semakin menurunkan kredibilitas lembaga hukum yang ada.